Perjanjian Roem-Royen

   Perjanjian Roem–Royen adalah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Den Haag, Belanda. Perjanjian ini menjadi salah satu langkah penting menuju pengakuan kedaulatan Indonesia setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II.

   Latar belakang perjanjian ini bermula dari situasi setelah Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Dalam serangan tersebut, ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta diduduki dan sejumlah pemimpin ditangkap, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Belanda kemudian menyatakan bahwa Republik Indonesia telah tidak ada lagi. Namun, perlawanan tetap berlanjut melalui perang gerilya yang dipimpin oleh Sudirman.

   Tekanan internasional terhadap Belanda semakin kuat, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI). PBB mendesak agar Belanda dan Indonesia kembali berunding untuk menyelesaikan konflik secara damai. Atas dasar itulah diadakan perundingan di Den Haag yang mempertemukan delegasi Indonesia dan Belanda.

   Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Jan Herman van Roijen. Nama Roem–Royen diambil dari nama kedua ketua delegasi tersebut.

   Dalam perundingan tersebut, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menghentikan perang gerilya dan berpartisipasi dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebagai imbalannya, Belanda setuju untuk menghentikan operasi militer, membebaskan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan, serta mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.

   Setelah perjanjian ditandatangani, para pemimpin Indonesia dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta pada Juni 1949. Perjanjian ini membuka jalan bagi diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada akhir tahun 1949. Hasil akhirnya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

   Dengan demikian, Perjanjian Roem–Royen memiliki arti penting karena menjadi jembatan menuju pengakuan kedaulatan Indonesia secara internasional dan mengakhiri konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda.